MUARA TEWEH, beritakalteng24.com – Sebanyak 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara menerima penghargaan dari Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, atas capaian indeks BerAKHLAK tertinggi berdasarkan Survei Budaya Kerja dan Evaluasi Implementasi BerAKHLAK Tahun 2025.
Penghargaan tersebut diserahkan usai upacara peringatan HUT Korpri ke-54 di halaman Kantor Bupati, Senin (1/12/2025), dan turut didampingi Wakil Bupati serta Sekretaris Daerah.
Daftar 10 OPD/Unit Kerja dengan Indeks BerAKHLAK Tertinggi 2025 : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan – 80,97, RSUD Muara Teweh – 80,46, Satpol PP Barito Utara – 80,04, Sekretariat Daerah – 78,84, Dinas Kesehatan – 78,05, DPMPTSP – 77,87, BKPSDM Barito Utara – 76,12, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan – 76,00, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan – 75,98, Dinas Pendidikan – 75,82.
Indeks BerAKHLAK menjadi ukuran penerapan nilai-nilai dasar ASN—Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif—yang mencerminkan kualitas budaya kerja dalam setiap perangkat daerah.
Bupati Shalahuddin memberikan apresiasi kepada seluruh OPD yang berhasil menunjukkan komitmen kuat terhadap penguatan budaya kerja ASN.
“Selamat kepada perangkat daerah yang meraih indeks tertinggi. Prestasi ini mencerminkan dedikasi dan profesionalitas ASN Barito Utara dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Bupati.
Ia menegaskan bahwa nilai BerAKHLAK harus diimplementasikan secara nyata, bukan hanya sebagai jargon.
“Nilai-nilai ini harus menjadi karakter dalam setiap tindakan dan pelayanan pemerintahan. Harapan kami, prestasi tersebut memacu seluruh OPD untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik,” tambahnya.
Bupati juga meminta perangkat daerah yang belum masuk dalam daftar 10 besar agar terus memperbaiki pola kerja melalui inovasi, kolaborasi, serta peningkatan kualitas pelayanan.
Dengan pemberian penghargaan ini, Pemerintah Kabupaten Barito Utara kembali menegaskan komitmennya dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pelayanan menuju birokrasi berkelas dunia.(Red)
