PURUK CAHU, Beritakalteng24.com – Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Mura) melalui Bupati Heriyus, yang diwakili oleh Asisten III Setda Mura, Andri Raya, bersama sejumlah pejabat terkait, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Inflasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Selasa (4/11/2025).
Rakor rutin setiap awal pekan tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan diikuti dari ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya, kantor Bupati Mura.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan prioritas bersama seluruh pemerintah daerah guna menjaga stabilitas ekonomi nasional.
“Daerah diminta terus memantau perkembangan harga bahan pokok, memperkuat sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta mengoptimalkan kerja sama antar daerah (KAD) untuk menjamin ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi,” ujar Tito.
Ia juga menyoroti sejumlah komoditas utama penyumbang inflasi seperti beras, cabai merah, bawang merah, dan telur ayam ras, yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Pemerintah daerah diminta memperkuat operasi pasar, fasilitasi transportasi pangan, serta penyerapan produksi lokal, agar kestabilan harga tetap terjaga. Pemerintah pusat menargetkan inflasi nasional berada di bawah 3 persen (year-on-year) hingga akhir tahun 2025.
Selain membahas inflasi, Kemendagri bersama Kementerian PUPR turut mengevaluasi dukungan daerah terhadap Program Tiga Juta Rumah, yang merupakan salah satu program prioritas nasional periode 2025–2029.
Program tersebut bertujuan mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sekaligus menekan angka backlog perumahan di Indonesia.
Daerah didorong untuk mempercepat proses perizinan pembangunan rumah, penyediaan lahan strategis, serta kemudahan administrasi bagi pengembang. Dalam paparan Kemendagri, disebutkan bahwa program ini memiliki dampak berganda (multiplier effect) terhadap ekonomi, mulai dari penyerapan tenaga kerja, peningkatan daya beli masyarakat, hingga pertumbuhan industri bahan bangunan lokal.
Kemendagri juga menekankan pentingnya sinkronisasi data antara pemerintah daerah, BPS, dan Kementerian PUPR agar pelaksanaan program berjalan tepat sasaran.
Daerah yang memiliki ketersediaan lahan dan dukungan pembiayaan akan menjadi prioritas dalam tahap awal pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah ini. (dks/red)
