DPRD Mura Dukung Kajian Risiko Bencana Sebagai Arah Kebijakan Pembangunan

PURUK CAHU, Beritakalteng24.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya menyatakan dukungan penuh terhadap kegiatan penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Murung Raya bekerja sama dengan Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat (ULM).

Langkah ini dinilai strategis dalam membangun budaya sadar bencana serta memperkuat kesiapsiagaan daerah terhadap berbagai potensi ancaman di masa mendatang.

Kegiatan Sosialisasi Penyusunan Kajian Risiko Bencana digelar di Aula Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Murung Raya pada Senin (27/10/2025), dan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Murung Raya, Rahmanto Muhidin, mewakili Bupati Heriyus.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Wakil Ketua I DPRD Murung Raya, Dina Maulidah, para camat, lurah, kepala desa, serta perwakilan berbagai perangkat daerah. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas pemerintah daerah dalam menyusun dokumen KRB sebagai dasar perencanaan pembangunan yang tangguh dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Dina Maulidah menyampaikan bahwa penyusunan KRB merupakan langkah penting dalam memperkuat sistem mitigasi bencana di Murung Raya.

“Mitigasi bencana tidak bisa berjalan sendiri. DPRD siap mendukung melalui penguatan kebijakan serta memastikan setiap langkah yang diambil berpihak pada keselamatan masyarakat,” ujarnya.

Dina menambahkan, DPRD Murung Raya memandang penting kegiatan tersebut sebagai wujud kesiapan daerah menghadapi ancaman bencana yang semakin kompleks, baik akibat perubahan iklim maupun kerusakan lingkungan.

“Kajian Risiko Bencana akan menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga aspek keselamatan dan keberlanjutan,” ungkapnya.

Ia menegaskan, DPRD Murung Raya berkomitmen mendorong setiap kebijakan pembangunan agar berwawasan mitigasi bencana, karena keselamatan warga merupakan prioritas utama.

Penyusunan KRB ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan — mulai dari perangkat daerah, lembaga pendidikan, hingga unsur masyarakat — melalui pendekatan partisipatif dan berbasis data. Dengan demikian, hasil kajian diharapkan benar-benar menggambarkan kondisi riil di lapangan serta dapat dijadikan acuan kebijakan penanggulangan bencana di tingkat daerah.

Pemerintah Kabupaten Murung Raya bersama DPRD juga menyampaikan apresiasi kepada BPBD Murung Raya, Universitas Lambung Mangkurat, serta seluruh pihak yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut.

Melalui kerja sama lintas sektor ini, diharapkan penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Murung Raya dapat berjalan lancar, menghasilkan data yang akurat dan komprehensif, serta menjadi fondasi bagi pembangunan daerah yang aman, adaptif, dan berkelanjutan. (Red)