MUARA TEWEH, Beritakalteng24.com – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Barito Utara, Rayadi, menegaskan pentingnya peran camat sebagai ujung tombak pemerintah dalam menjaga stabilitas wilayah dan merespons dinamika sosial serta kebangsaan yang terus berkembang.
Hal tersebut disampaikan usai Rapat Koordinasi Camat se-Kabupaten Barito Utara yang berlangsung di Muara Teweh, Rabu (5/11).
Rayadi menjelaskan, sejak beberapa periode pemerintahan hingga era kepemimpinan nasional saat ini, Indonesia terus melakukan pembenahan di berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Transformasi tersebut, katanya, menuntut pemerintah daerah untuk mampu menyesuaikan diri dengan arah kebijakan dan pembangunan nasional.
“Bangsa Indonesia diarahkan untuk melakukan perbaikan dan lompatan kemajuan di berbagai aspek kehidupan. Pemerintah daerah harus terus beradaptasi agar sejalan dengan visi pembangunan nasional,” ujarnya.
Dalam kerangka itu, Kesbangpol memiliki mandat strategis untuk memperkuat ketahanan bangsa melalui peningkatan wawasan kebangsaan, penguatan demokrasi, pembinaan organisasi kemasyarakatan, serta kewaspadaan terhadap potensi ancaman yang dapat mengganggu stabilitas daerah.
Rayadi juga menekankan bahwa camat harus memiliki kepekaan tinggi terhadap perkembangan situasi, baik lokal maupun nasional. Sebagai pejabat yang paling dekat dengan masyarakat, camat harus mampu mengambil langkah cepat dan tepat dalam menangani berbagai persoalan.
“Camat harus menjadi jembatan kepentingan masyarakat agar tetap berperan aktif dan proporsional dalam menghadapi perubahan dan dinamika sosial,” tegasnya.
Menutup penyampaiannya, Rayadi mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun Barito Utara ke arah yang lebih baik dan lebih maju.
“Hidup dan jaya negeriku. Mari kita jemput dan songsong Barito Utara yang lebih baik,” ujarnya.
Rakor Camat tersebut diharapkan menjadi forum konsolidasi untuk menyamakan persepsi dan langkah, sehingga pemerintahan kecamatan dapat semakin responsif, adaptif, dan hadir sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan wilayah sekaligus memberikan pelayanan publik yang optimal. (red)
