PALANGKA RAYA, Beritakalteng24.com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Tahun Anggaran 2026 mengalami penurunan signifikan.
Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Provinsi Kalteng untuk memfokuskan pembangunan pada sektor-sektor prioritas yang dinilai paling mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Berdasarkan data Dinas Komunikasi, Persandian, Informatika, dan Statistik (Diskominfosantik), APBD Kalteng 2026 tercatat turun sebesar 34,71 persen. Jika pada tahun 2025 anggaran mencapai sekitar Rp8,3 triliun, maka pada 2026 menyusut menjadi kurang lebih Rp5,4 triliun.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S. Ampung, mengatakan penurunan tersebut membuat ruang fiskal pemerintah daerah semakin terbatas, sehingga pengelolaan anggaran harus dilakukan secara lebih selektif, efisien, dan terukur.
Hal itu disampaikannya usai mengikuti kegiatan di Kantor Perwakilan BPK RI di Palangka Raya, Senin (12/1/2026).
“Pembangunan harus benar-benar didasarkan pada skala prioritas. Belanja yang dilaksanakan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Leonard menegaskan, Pemprov Kalteng menerapkan kebijakan penghematan serta penetapan prioritas yang jelas agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan. Fokus anggaran diarahkan pada sektor wajib dan strategis, seperti pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur vital.
“Dengan pengelolaan yang terarah dan kolaboratif, kami berupaya menjaga kualitas pelayanan publik meski di tengah keterbatasan anggaran,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa penurunan APBD berdampak pada penyesuaian program pembangunan, khususnya dengan mengurangi belanja rutin dan kegiatan nonprioritas.
“Belanja nonprioritas ditekan, sementara pelayanan publik dan proyek strategis tetap menjadi fokus utama,” jelas Leonard.
Untuk tahun 2026, arah pembangunan Kalteng dipusatkan pada tiga sektor utama, yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur strategis. Di sisi lain, Pemprov juga berupaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) serta meningkatkan peran badan usaha milik daerah (BUMD).
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo menegaskan perlunya langkah antisipatif sesuai arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam menghadapi penurunan APBD.
“Kita melakukan efisiensi anggaran, khususnya pada perjalanan dinas, rapat-rapat, serta pemeliharaan sarana dan prasarana kantor,” ujar Edy.
Wagub juga mendorong pemerintah kabupaten dan kota di Kalteng untuk menggali sumber pendapatan baru yang tidak membebani masyarakat kecil, seperti pajak alat berat, pajak restoran, dan pajak air tanah.
“Sektor swasta harus terus didorong melalui kemudahan berusaha, dan kinerja BUMD perlu dioptimalkan agar keberlanjutan fiskal daerah tetap terjaga,” katanya.
Selain itu, Edy menekankan pentingnya sinergi dengan program prioritas pemerintah pusat serta percepatan penyerapan anggaran guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Belanja pemerintah memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi. Karena itu, inovasi dan terobosan kreatif dalam meningkatkan PAD harus terus dilakukan,” pungkasnya. (Red)
