Barito Utara Perkuat Layanan Publik Digital melalui Rakor PPID di Kalteng

Palangka Raya, beritakalteng24.com – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfosandi) Kabupaten Barito Utara, H. Mochammad Ikhsan, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) se-Kalimantan Tengah, yang digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, pada Kamis (30/10/2025).

Rakor ini diselenggarakan oleh Diskominfosantik Provinsi Kalteng dan dihadiri oleh PPID utama serta pelaksana dari berbagai perangkat daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Herson B. Aden, membuka acara dengan menegaskan bahwa pengelolaan informasi publik yang efektif sangat penting di era digital.

Menurut Herson, keterbukaan informasi tidak hanya soal ketersediaan data, tetapi juga mencakup keamanan dan infrastruktur data agar layanan bisa diandalkan. Dia menekankan bahwa negara demokratis modern sangat bergantung pada sistem informasi yang transparan.

Sementara itu, Ikhsan menyatakan bahwa keikutsertaan Barito Utara dalam rakor ini mencerminkan tekad daerah untuk memperkuat tata kelola informasi publik. Dia menyebut bahwa melalui pembelajaran praktik terbaik dan diskusi selama rakor, Barito Utara akan menyempurnakan mekanisme PPID-nya agar lebih responsif dan akuntabel.

“Pelayanan informasi publik yang cepat, transparan, dan dapat diakses masyarakat merupakan bukti nyata bahwa pemerintah daerah berkomitmen pada tata kelola yang bersih dan terbuka,” ujar Ikhsan.

Ia juga berharap bahwa hasil rakor ini akan segera diterapkan di Barito Utara untuk mendorong partisipasi warga dalam pembangunan lokal.

Dalam konteks yang lebih luas, langkah ini sejalan dengan upaya Barito Utara meningkatkan konektivitas digital di wilayah pedesaan. Sebagai catatan, Pemkab Barito Utara telah memprioritaskan layanan internet desa di sejumlah desa yang sebelumnya blank-spot.

Dengan memperkuat PPID dan infrastruktur TIK, Barito Utara berpotensi meningkatkan keterlibatan warga dalam pemerintahan, sekaligus menjadikan pelayanan publik lebih transparan dan efisien — sebuah fondasi penting untuk tata kelola pemerintahan modern.(red)