MUARA TEWEH, BERITAKALTENG24.COM – Bupati Barito Utara, Shalahuddin, menekankan pentingnya masukan dari fraksi-fraksi DPRD dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Hal ini disampaikannya saat rapat paripurna jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi, Senin (24/11/2025).
“Seluruh masukan fraksi sangat penting demi penyempurnaan kebijakan fiskal dan pembangunan daerah,” ujar Shalahuddin di Muara Teweh. Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Barito Utara, Mery Rukaini.
Bupati menyampaikan apresiasi atas pandangan, catatan, dan masukan konstruktif yang diberikan seluruh fraksi. Secara umum, semua fraksi menerima Raperda APBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut antara Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
“Pemerintah daerah berkomitmen menyusun anggaran secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas,” tambahnya.
Terkait Fraksi Partai Demokrat, Bupati menyampaikan terima kasih atas masukan mengenai pengurangan defisit anggaran, dan menegaskan kesiapan pemerintah daerah melanjutkan pembahasan secara teknis di forum berikutnya. Sementara itu, untuk Fraksi Aspirasi Rakyat, Shalahuddin menekankan belanja infrastruktur pelayanan publik pada APBD 2026 sebesar Rp1,71 triliun atau 52,66 persen dari total belanja daerah, yang diarahkan untuk pembangunan jalan, jembatan, air bersih, sarana kesehatan, dan fasilitas pendidikan hingga ke desa.
Mengenai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Bupati menjelaskan bahwa belum dicantumkannya komponen tersebut dalam Raperda APBD 2026 disebabkan belum terbitnya regulasi resmi dari pemerintah pusat terkait batas maksimal defisit. Sementara itu, penyertaan modal daerah telah diselesaikan pada perubahan APBD 2024 sesuai ketentuan berlaku.
Menanggapi Fraksi Karya Indonesia Raya, Shalahuddin menegaskan prinsip penyusunan APBD yang partisipatif, transparan, disiplin, berkeadilan, efektif, dan efisien. Alokasi Transfer ke Daerah tahun 2026 mencapai Rp1,57 triliun sesuai pemberitahuan Kementerian Keuangan.
Bupati juga merespons Fraksi PDI Perjuangan dengan menegaskan pembangunan prioritas seperti Mall Pelayanan Publik, Balai Latihan Kerja, serta infrastruktur dasar menjadi fokus pada 2026. Pemerintah daerah juga berkomitmen memperluas lapangan kerja, meningkatkan pelayanan publik, dan menekan ketimpangan sosial.
Untuk Fraksi PKB, langkah strategis peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan dilakukan melalui inovasi digital, optimalisasi pajak daerah, serta koordinasi lintas sektor. Selain itu, alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen, penguatan layanan kesehatan, konektivitas wilayah, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan perbaikan basis data penerima bantuan sosial juga menjadi prioritas pemerintah daerah.
Shalahuddin menegaskan bahwa kritik, perhatian, dan dukungan fraksi DPRD menjadi modal penting dalam menyempurnakan rancangan APBD 2026. “Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD sangat penting agar pembangunan Barito Utara berjalan transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Rapat paripurna ditutup dengan harapan agar proses pembahasan APBD berjalan lancar hingga penetapan sesuai jadwal yang telah ditentukan.(Red)
