PURUK CAHU, Beritakalteng24.com – Bupati Murung Raya, Heriyus, menegaskan bahwa mutasi dan pelantikan sejumlah pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya murni sebagai penyegaran organisasi, tanpa campur tangan kepentingan politik.
Sebanyak 14 pejabat resmi dilantik pada Sabtu (20/9/20205). Diantaranya, Hermon sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Rudie Roy menjabat Kepala Satpol PP dan Damkar, Batara sebagai Kepala Badan Kesbangpol, serta Andri Raya yang dipercaya sebagai Asisten Administrasi Umum.
Selanjutnya, Ernawati ditunjuk sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Mizam Chandrpati sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Sri Karyawati sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan, Suria Siri sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, serta K. Zen Wahyu sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
Selain itu, Ferry Hardi dilantik sebagai Sekretaris DPRD, Reyzal Samat sebagai Kepala Bappelitbangda, Lili Evrina sebagai Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, Lentine Miraya sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan, serta Dr. Yulianus memimpin Dinas Informatika, Statistik, dan Persandian.
Kepala BKPSDM Murung Raya, Patusiadi, menambahkan bahwa sembilan jabatan yang sempat kosong kini telah diisi melalui penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) per 22 September 2025. Di antaranya, Sarwo Mintarjo sebagai Plt Sekretaris Daerah, Sri Karyawati merangkap Plt Kepala Dispora, Roy Cahyadi sebagai Plt Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, hingga Lynda Kristiane sebagai Plt Kepala DP3AP2KB.
Sebagai tindak lanjut, pada Selasa (23/9/2025) dilaksanakan serah terima jabatan (sertijab) di Aula Cahai Ondui Tingang, dipimpin langsung oleh Bupati Heriyus. Dalam arahannya, ia meminta agar seluruh pejabat yang baru dilantik maupun yang bergeser jabatan tetap menjalankan tugas sesuai fungsi, menjaga sinergi, serta melanjutkan program kerja yang sudah direncanakan.
“Saya sangat mengerti perasaan bapak-ibu dalam momen seperti ini. Namun perlu dipahami, mutasi dan pelantikan adalah bagian dari regulasi pemerintah dan sama sekali tidak ada muatan politik,” tegas Heriyus.
Bupati juga mengingatkan agar pejabat yang digantikan tetap menyampaikan program serta tanggung jawab yang belum selesai kepada penggantinya, termasuk usulan pokok-pokok pikiran (pokir) dari legislatif. Hal ini agar seluruh kegiatan yang telah direncanakan tetap berjalan sebagaimana mestinya.
“Begitu juga bagi pejabat baru, saya berharap segera menyusun dan menjalankan program-program yang akan datang,” pungkasnya.(y)
