Muara Teweh, beritakalteng24.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pertambangan di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Selasa (21/10/2025). Rakor dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, dan dihadiri seluruh bupati dan wali kota se-Kalteng, termasuk Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin.
Bupati Barito Utara hadir bersama sejumlah kepala perangkat daerah, di antaranya Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas PUPR, dan Kepala Badan Pengelola dan Pendapatan Daerah (BPPD) Barito Utara.
Dalam arahannya, Gubernur Agustiar menekankan bahwa sektor pertambangan harus memberikan kontribusi optimal bagi PAD melalui kepatuhan pajak, retribusi, dan kewajiban lain yang berlaku.
“Seluruh perusahaan wajib menunaikan pembayaran pajak dan retribusi tepat waktu, menggunakan BBM dari Wajib Pungut resmi, serta menjalankan CSR yang benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Gubernur juga menggarisbawahi pentingnya:
- Pembayaran pajak kendaraan dan alat berat
- Pelaporan data aset pertambangan secara rutin
- Penggunaan kendaraan berpelat KH
- Prioritas penyerapan tenaga kerja lokal
Selain itu, Pemprov Kalteng menyerahkan hibah sarana prasarana pengelolaan sampah kepada seluruh kabupaten/kota. Hibah tersebut mencakup dam truck, arm roll, wheel loader, compactor, road sweeper, hingga unit mini excavator.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Bupati Barito Utara H. Shalahuddin menyampaikan komitmen Pemkab untuk bergerak cepat memperkuat tata kelola penerimaan sektor pertambangan.
“Kami akan meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan instansi teknis agar potensi PAD sektor tambang dapat dimaksimalkan secara transparan dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan akan diperketat, baik dalam aspek perpajakan maupun lingkungan.
“Kami ingin peningkatan PAD tidak hanya menambah penerimaan daerah, tetapi juga memberikan dampak langsung bagi masyarakat dan tetap menjaga kelestarian alam,” tambahnya.
Rakor menghasilkan sejumlah poin strategis untuk memperkuat pendapatan daerah, antara lain:
- Penegasan kepastian hukum dan disiplin pelaporan fiskal perusahaan
- Sinergi lintas lembaga dalam percepatan penerimaan PAD
- Transformasi digital melalui GIS dan e-PAD
- Komitmen perusahaan terhadap CSR dan kewajiban daerah
- Penguatan ekonomi daerah yang sejalan dengan perlindungan lingkungan
Dengan semangat kolaborasi, digitalisasi layanan, dan penegakan kepatuhan, pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota berkomitmen memperkuat fondasi ekonomi menuju Kalimantan Tengah yang Maju, Berkah, dan Bermartabat.(red)
