PALANGKA RAYA, Beritakalteng24.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama unsur TNI, Polri, dan instansi terkait menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Operasi Lilin Telabang dalam rangka pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Kegiatan tersebut berlangsung di Graha Bhayangkara Mapolda Kalteng, Kamis (18/12/2025).
Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, dalam sambutannya menegaskan bahwa perayaan Natal dan Tahun Baru merupakan momentum penting yang diikuti dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, serta potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Oleh karena itu, Operasi Lilin Telabang dinilai sebagai langkah strategis untuk memastikan seluruh rangkaian perayaan berjalan aman dan lancar.
“Perayaan Natal dan Tahun Baru bukan hanya peristiwa keagamaan dan pergantian tahun, tetapi juga periode meningkatnya mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, serta potensi kerawanan kamtibmas.
Karena itu, Operasi Lilin Telabang sangat strategis untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran perayaan tersebut,” ujar Gubernur.
Ia menekankan bahwa keberhasilan Operasi Lilin Telabang sangat ditentukan oleh sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Polri, TNI, pemerintah daerah, instansi terkait, dunia usaha, hingga partisipasi aktif masyarakat.
“Sinergi lintas sektoral menjadi kunci utama keberhasilan operasi ini,” tegasnya.
Gubernur juga menyampaikan sejumlah arahan penting, di antaranya penguatan koordinasi dan komunikasi lintas sektoral melalui pertukaran data, percepatan respons di lapangan, serta integrasi posko Nataru, termasuk dukungan fasilitas kesehatan dan keselamatan bagi petugas.
Selain itu, ia menyoroti bahwa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 bertepatan dengan pelaksanaan Haul Abah Guru Sekumpul ke-21. Kondisi ini, menurutnya, memerlukan kesiapan ekstra, khususnya pada jalur menuju Banjarmasin, dengan penyediaan rest area di posko-posko pada ruas jalan strategis.
Dalam aspek keamanan, Gubernur menginstruksikan agar deteksi dini dan pencegahan gangguan kamtibmas dikedepankan melalui patroli dan pengamanan terpadu di rumah ibadah, pusat keramaian, objek wisata, serta jalur transportasi. Ia juga meminta antisipasi terhadap potensi kriminalitas dan bencana alam.
Terkait transportasi, Gubernur menekankan pentingnya pemeriksaan fisik sarana transportasi darat, laut, dan udara, kesiapan prasarana terminal, pelabuhan, dan bandara, serta optimalisasi angkutan umum untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi.
Tak kalah penting, ia juga meminta agar stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok serta BBM tetap terjaga selama periode Nataru melalui pengawasan distribusi guna mencegah lonjakan harga.
“Pastikan pelaksanaan ibadah Natal dan perayaan Tahun Baru berjalan aman, tertib, dan penuh toleransi,” pesannya.
Menutup sambutannya, Gubernur mengajak seluruh pihak menjaga suasana damai melalui kerja sama yang solid, kepekaan sosial, serta komitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Sesuai tema rakor, Mewujudkan Paradigma Baru Pelayanan Perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dalam Semangat Transformasi Polri, saya berharap Operasi Lilin Telabang 2025 dapat berjalan lancar, aman, dan memberikan rasa nyaman bagi seluruh masyarakat Kalimantan Tengah,” pungkasnya.
Sementara itu, Panglima Kodam XXII/Tambun Bungai, Mayjen TNI Zainul Arifin, menyampaikan bahwa pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 diperkirakan menghadapi tantangan lebih besar akibat meningkatnya mobilitas masyarakat selama libur panjang.
“Aktivitas masyarakat diperkirakan meningkat, baik arus mudik, pusat perbelanjaan, objek wisata, maupun tempat ibadah, sehingga memerlukan perhatian dan kesiapsiagaan bersama,” ujarnya.
Ia menilai rapat koordinasi lintas sektoral sangat penting untuk pemetaan kerawanan secara detail, termasuk penguatan intelijen dan deteksi dini terhadap seluruh potensi ancaman.
“Pelaksanaan tugas harus dilakukan secara preventif, didukung penegakan hukum yang tegas namun tetap humanis,” tegasnya.
Rakor tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah Provinsi Kalteng, pejabat utama Polda Kalteng, personel TNI–Polri, Ketua PHRI, serta perwakilan organisasi keagamaan, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. (Red)
