MUARA TEWEH, beritakalteng24.com — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara, H. Parmana Setiawan, menyatakan dukungan penuh terhadap pendekatan persuasif dan musyawarah yang ditekankan oleh pemerintah daerah dalam menyikapi persoalan warga terdampak proyek pelebaran jalan di dalam Kota Muara Teweh.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menilai langkah dialogis dan mengedepankan musyawarah mufakat merupakan cara paling tepat serta manusiawi guna mencegah terjadinya gesekan sosial di tengah proses pembangunan infrastruktur perkotaan.
“Pendekatan persuasif dan musyawarah adalah cara yang paling manusiawi dalam menyelesaikan persoalan pembangunan. Jangan sampai proyek infrastruktur justru menimbulkan konflik sosial. Saya kira pesan Bupati ini harus menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah di lapangan,” ujar H. Parmana Setiawan di Muara Teweh, Kamis (19/11/2026).
Selain aspek pendekatan sosial kemasyarakatan, Parmana juga menyampaikan apresiasi atas keseriusan Bupati Barito Utara yang turun langsung memantau kondisi pekerjaan di lokasi proyek. Baginya, kehadiran kepala daerah di lapangan mencerminkan komitmen kepemimpinan yang responsif serta peduli dalam memastikan hambatan teknis dapat segera diatasi.
“Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya duduk di belakang meja, tetapi hadir di tengah masyarakat untuk memastikan pembangunan berjalan sebagaimana mestinya,” katanya.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya koordinasi teknis dan sinergi antarinstansi sejak tahap awal pelaksanaan proyek. Menurutnya, persoalan jaringan utilitas publik kerap menjadi biang keladi keterlambatan pekerjaan jalan apabila tidak ditangani secara terpadu.
“Persoalan jaringan air, listrik, dan telekomunikasi memang harus diselesaikan bersama-sama. Kalau koordinasinya lemah, pekerjaan bisa molor dan masyarakat yang dirugikan. Apa yang disampaikan Bupati itu tepat sasaran,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, H. Parmana Setiawan berharap seluruh tahapan pelaksanaan proyek pelebaran jalan di Muara Teweh dapat rampung sesuai target waktu yang telah ditetapkan, sehingga manfaat infrastruktur tersebut segera dirasakan secara nyata oleh masyarakat luas.(Red)






