MUARA TEWEH, BERITAKALTENG24.COM –Anggota DPRD Barito Utara, Patih Herman AB, menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan operasional Koperasi Merah Putih sebagai upaya memperkuat kemandirian ekonomi desa. Pernyataan itu disampaikan Patih Herman di Muara Teweh, Jumat (29/11/2025).
“Saya sangat mengapresiasi inisiatif pemerintah daerah untuk mempercepat kegiatan operasional Koperasi Merah Putih. Program ini bukan sekadar instruksi nasional, tetapi juga kebutuhan nyata masyarakat untuk menggerakkan ekonomi lokal,” ujarnya.
Patih Herman mendukung pengembangan koperasi melalui pembentukan berbagai unit usaha, seperti gerai sembako, apotek, klinik, simpan pinjam, logistik, dan unit produktif lain yang relevan dengan potensi daerah. “Jika koperasi menyediakan layanan nyata bagi warga, seperti sembako, klinik, atau simpan pinjam, manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Ini bisa membantu menekan inflasi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan warga,” katanya.
Ia menekankan pentingnya penguatan kapasitas pengelola koperasi serta pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Menurutnya, banyak koperasi belum berkembang karena manajemen internal lemah dan minim pendampingan.
“Saya berharap rapat koordinasi ini menghasilkan strategi yang aplikatif. Pengurus koperasi harus memiliki kemampuan manajemen, tata kelola keuangan, hingga pemasaran. Tanpa itu, koperasi sulit tumbuh,” tambah Patih Herman.
Patih Herman juga memberi apresiasi kepada Dinas Nakertranskop UKM Barito Utara yang telah menyelenggarakan rapat koordinasi dengan melibatkan 250 peserta, termasuk perangkat desa, pengurus koperasi, dan satgas terkait.
Dengan dukungan legislatif dan pemerintah daerah, ia optimistis percepatan operasional Koperasi Merah Putih dapat berjalan merata di seluruh desa dan kelurahan. “Kita ingin koperasi benar-benar menjadi pilar ekonomi rakyat. Jika koperasi maju, desa kuat, dan masyarakat sejahtera,” ujar Patih Herman.
Dari total 96 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih di Barito Utara, baru enam yang beroperasi. Hal ini menurut Patih Herman menjadi alarm bagi semua pemangku kepentingan agar bekerja lebih fokus dan terstruktur. “Data ini menunjukkan masih banyak pekerjaan rumah. Pemerintah desa, pengurus koperasi, dan pendamping lapangan harus bergerak cepat agar program strategis ini tidak hanya berhenti di atas kertas,” tutupnya.(Red)
