PURUK CAHU, Beritakalteng24.com – Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Murung Raya menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) di Aula UPTD RSUD Puruk Cahu, Selasa (25/11/2025).
Kegiatan ini dihadiri perwakilan sejumlah perangkat daerah, camat, kepala desa, kepala puskesmas, serta unsur TP PKK kabupaten dan kecamatan. Rakor bertujuan memperkuat komitmen lintas sektor dalam upaya percepatan penurunan angka stunting di wilayah Murung Raya.
Plt. Kepala Dinas P3ADALDUKKB Kabupaten Murung Raya, Lynda Kristiane, dalam laporannya menyampaikan bahwa Pemerintah Pusat menetapkan percepatan penurunan stunting sebagai program prioritas nasional. Target prevalensi stunting nasional pada 2025 sebesar 18,8%, sementara Kalimantan Tengah ditargetkan mencapai 20,6%. Adapun target penurunan stunting Kabupaten Murung Raya tahun 2024 berada pada angka 17,26%.
Menurut Lynda, rapat koordinasi kali ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen, konvergensi, serta sinergi lintas sektor.
“Rakor ini juga bertujuan mempertajam perencanaan, penganggaran, dan penyusunan rencana kerja agar lebih tepat sasaran, menyeluruh, dan berjalan simultan,” jelasnya.
Peserta rakor melibatkan seluruh anggota TPPS Kabupaten Murung Raya, Ketua TP PKK kabupaten dan kecamatan, kepala puskesmas se-Kabupaten Murung Raya, serta berbagai mitra kerja terkait. Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi daerah untuk memastikan target penurunan stunting di tahun 2025 dapat tercapai.
Bupati Murung Raya yang diwakili Asisten I Setda Mura, Rahmat K. Tambunan, menegaskan bahwa percepatan penanganan stunting merupakan prioritas nasional yang harus ditindaklanjuti secara serius oleh seluruh jenjang pemerintahan.
“Stunting tidak hanya menghambat pertumbuhan fisik anak, tetapi juga berdampak pada perkembangan otak dan potensi mereka di masa mendatang,” tegas Rahmat.
Pemkab Murung Raya berharap hasil rakor dapat memperkuat kolaborasi lintas sektor sehingga program penurunan stunting berjalan lebih efektif, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. (dk/red)
