PALANGKA RAYA, Beritakalteng24.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat langkah stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok menjelang Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 1447 H melalui rapat koordinasi daerah yang digelar di Aula BAPPERIDA Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (12/2/2026).
Rapat tersebut dihadiri Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, yang menekankan bahwa momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) hampir setiap tahun diiringi peningkatan permintaan sejumlah komoditas bahan pokok.
“Datangnya Hari Besar Keagamaan selalu diiringi peningkatan permintaan terhadap beberapa komoditas barang kebutuhan pokok tertentu,” ujarnya.
Menurutnya, potensi kenaikan inflasi yang berulang setiap tahun harus diantisipasi melalui sinergi lintas sektor. Dinamika harga bahan pokok, tantangan distribusi antarwilayah, serta ketergantungan pasokan dari luar daerah dinilai dapat memicu fluktuasi harga dan menekan daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.
Dalam rapat yang diikuti seluruh kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah itu, Yuas meminta dinas dan instansi terkait untuk menjaga kelancaran pasokan, distribusi, dan perdagangan bahan pokok sebelum, selama, dan setelah Ramadan serta Idulfitri.
Langkah yang ditekankan antara lain intensifikasi pemantauan harga dan stok, penguatan kerja sama perdagangan antar daerah, serta koordinasi dengan Perum Bulog dan BUMN pangan untuk mengoptimalkan distribusi komoditas utama seperti beras, minyak goreng, dan daging. Selain itu, perhatian juga diberikan pada kelancaran distribusi barang penting seperti LPG.
Ia berharap seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi dan menjaga komunikasi publik yang positif demi menciptakan kondisi yang kondusif selama periode HBKN.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah, Norhani, menyebut rapat koordinasi ini sebagai langkah strategis untuk memastikan kesiapan daerah dalam menjaga kelancaran arus distribusi bahan pokok.
Rapat juga dirangkaikan dengan diskusi panel yang menghadirkan narasumber dari Bank Indonesia, Perum Bulog, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, serta Ditreskrimsus Polda Kalteng. (Red)
