MUARA TEWEH, Beritakalteng24.com – Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, menyoroti dua persoalan penting yang kini menjadi pekerjaan besar bagi Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Dua isu tersebut dinilai harus segera ditangani agar tata kelola pemerintahan berjalan lebih baik dan tingkat kepercayaan publik dapat meningkat.
Permasalahan pertama berkaitan dengan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Barito Utara yang mengalami penurunan dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Dalam Rapat Koordinasi Camat se-Barito Utara di Balai Antang, Muara Teweh, Rabu (5/11/2025), Bupati menyatakan akan segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki capaian tersebut.
“Saya akan mengajak sejumlah OPD seperti Keuangan, Perizinan, Tata Usaha, dan Aset untuk menemui Kepala BPK RI Perwakilan Kalteng di Palangka Raya. Kita minta pendampingan agar tahun depan Barito Utara bisa kembali meraih opini WTP,” tegas Shalahuddin.
Rakor tersebut turut dihadiri Wakil Bupati, Sekda, para camat, kepala OPD, dan jajaran struktural di lingkungan Pemkab Barito Utara.
Selain persoalan LKPD, Bupati juga menyoroti nilai Monitoring, Controlling, Surveillance for Corruption Prevention (MCSCP), yaitu sistem evaluasi pencegahan korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Skor Barito Utara saat ini berada di angka 34 poin — naik tipis dari tahun sebelumnya yang berada di angka 32, tetapi masih jauh di bawah rata-rata provinsi yang mencapai 63 poin.
“Capaian ini menunjukkan bahwa masih ada kelemahan dalam pengendalian internal serta tata kelola administrasi di lingkungan pemerintahan daerah,” ujar Bupati.
Menurutnya, rendahnya nilai MCSCP harus menjadi alarm bagi seluruh perangkat daerah untuk memperkuat integritas birokrasi, meningkatkan transparansi, dan memperbaiki proses administrasi di seluruh lini.
Shalahuddin pun meminta camat dan seluruh OPD memperkuat koordinasi, memperbaiki disiplin administrasi, serta mempercepat perbaikan sistem agar temuan-temuan tersebut dapat segera ditangani.
“Kita harus belajar dari pemerintah provinsi yang mampu menaikkan nilai MCSCP secara cepat. Kita pun bisa, asalkan mau bergerak bersama,” pesan Bupati.
Ia menutup arahannya dengan menegaskan bahwa peningkatan tata kelola bukan sekadar target teknis, tetapi berkaitan langsung dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat dan lembaga pengawas terhadap Pemkab Barito Utara. (red)
