MAKKAH – Arab Saudi, Turki dan Pakistan resmi menandatangani Makkah Joint Defense Agreement atau Pakta Pertahanan Makkah di Makkah, Arab Saudi, Jumat (7/8/2026).
Perjanjian pertahanan tersebut menjadi langkah baru dalam memperkuat kerja sama keamanan tiga negara, terutama di tengah meningkatnya ketegangan dan dinamika keamanan di kawasan Timur Tengah.
Pakta ditandatangani di Istana Al-Safa, Makkah, oleh Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif.
Salah satu poin utama dalam kesepakatan tersebut adalah prinsip pertahanan kolektif. Serangan bersenjata terhadap salah satu negara anggota akan dipandang sebagai serangan terhadap ketiga negara.
Prinsip tersebut memiliki kemiripan dengan konsep pertahanan kolektif yang dikenal dalam NATO. Namun, para pejabat negara penandatangan menegaskan bahwa pakta Makkah bersifat defensif dan tidak ditujukan kepada negara tertentu.
Tiga Negara dengan Kekuatan Berbeda
Ketiga negara membawa kekuatan masing-masing dalam kerja sama tersebut.
Arab Saudi memiliki kekuatan ekonomi dan pengaruh besar di kawasan Teluk. Selain sebagai salah satu negara produsen minyak utama dunia, Riyadh juga memiliki posisi strategis dalam politik dan keamanan kawasan Timur Tengah.
Turki memiliki industri pertahanan yang berkembang pesat serta kekuatan militer besar. Sebagai anggota NATO, Turki juga memiliki pengalaman panjang dalam kerja sama pertahanan internasional.
Sementara Pakistan memiliki kekuatan militer besar dan merupakan satu-satunya negara mayoritas Muslim yang memiliki senjata nuklir. Posisi tersebut memberikan dimensi strategis tersendiri dalam kerja sama pertahanan tiga negara.
Bukan Ditujukan untuk Negara Tertentu
Meski muncul di tengah situasi keamanan yang penuh ketegangan di Timur Tengah, pemerintah Turki menegaskan bahwa kesepakatan tersebut tidak ditujukan terhadap Iran maupun negara tertentu lainnya.
Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengatakan kesepakatan tersebut tidak menetapkan musuh tertentu. Bentuk dukungan jika terjadi serangan juga tidak otomatis berarti pengerahan pasukan, karena keputusan penggunaan kekuatan tetap berada pada mekanisme konstitusional masing-masing negara.
Pakistan juga menegaskan bahwa pakta tersebut murni bersifat defensif dan terbuka bagi negara lain yang memiliki komitmen terhadap penyelesaian konflik secara damai serta kerja sama strategis.
Kesepakatan ini sekaligus memperkuat hubungan pertahanan yang sebelumnya telah terjalin secara bilateral antara ketiga negara.
Selain memperkuat pertahanan bersama, kerja sama tersebut mencakup peningkatan koordinasi keamanan, pertahanan dan upaya membangun daya tangkal bersama di tengah perubahan situasi geopolitik kawasan.
Berpeluang Diperluas
Pakta Pertahanan Makkah juga disebut terbuka terhadap kemungkinan bergabungnya negara lain. Mesir menjadi salah satu negara yang disebut berpotensi menjadi mitra dalam perkembangan kerja sama tersebut.
Meski sejumlah pihak mulai menyebutnya sebagai embrio “NATO Muslim”, istilah tersebut lebih banyak digunakan dalam pemberitaan dan analisis. Ketiga negara sendiri tidak secara resmi menyebut kesepakatan ini sebagai NATO versi Muslim, melainkan sebagai kerja sama pertahanan dan keamanan kolektif.
Dengan kekuatan ekonomi Arab Saudi, kemampuan teknologi pertahanan Turki serta kekuatan militer Pakistan, Pakta Pertahanan Makkah dipandang memiliki potensi menjadi salah satu perkembangan penting dalam peta keamanan Timur Tengah.(Red)
