PALANGKA RAYA RAYA, Beritakalteng24.com — Iklim investasi yang semakin kondusif di Kalimantan Tengah kembali menunjukkan hasil positif. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mencatat realisasi investasi sebesar Rp12,443 triliun sepanjang Semester I Tahun 2025. Angka ini setara dengan 47,99% dari target tahunan yang ditetapkan sebesar Rp25,930 triliun.
Kepala DPMPTSP Kalteng, Sutoyo, menyampaikan bahwa pada Triwulan II 2025, realisasi investasi mencapai Rp5,286 triliun, menambah perolehan dari Triwulan I yang tercatat sebesar Rp7,157 triliun.
“Perkembangan realisasi investasi daerah pada semester pertama menunjukkan capaian yang konstruktif dan patut diapresiasi, meskipun masih ada tantangan di lapangan,” ujar Sutoyo dalam konferensi pers di Kantor DPMPTSP Provinsi Kalteng, Palangka Raya.
Tantangan Pelaporan oleh Pelaku Usaha
Meski capaian investasi cukup tinggi, Sutoyo mengungkapkan masih banyak pelaku usaha yang belum optimal dalam menyampaikan laporan realisasi investasinya melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
“Data yang kami terima belum sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan. Banyak pelaku usaha, khususnya di sektor besar, belum rutin menyampaikan laporan secara berkala,” jelasnya.
Pelaporan LKPM sendiri merupakan kewajiban setiap pelaku usaha dan harus dilakukan setiap triwulan melalui portal resmi OSS (Online Single Submission) di oss.go.id.
Upaya Pemerintah Daerah
Untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan, Pemprov Kalteng terus melakukan langkah strategis seperti:
-
Sosialisasi dan bimbingan teknis LKPM secara rutin.
-
Penyediaan layanan konsultasi dan Klinik LKPM di tingkat provinsi serta kabupaten/kota.
“Kami berharap pelaku usaha memanfaatkan layanan pendampingan teknis yang tersedia, sehingga data realisasi investasi bisa lebih akurat dan kredibel,” tambah Sutoyo.
Capaian investasi hingga pertengahan tahun ini menunjukkan bahwa Kalimantan Tengah memiliki potensi besar sebagai tujuan investasi yang prospektif. Pemprov berkomitmen untuk terus menciptakan iklim investasi yang ramah, dengan memperkuat pelayanan publik dan menyederhanakan perizinan. (red/BK24)
