Muara Teweh, BeritaKalteng24.com – Bupati Barito Utara H. Shalahuddin menargetkan seluruh pembenahan dan pemenuhan fasilitas di RSUD Muara Teweh dapat dituntaskan paling lambat Desember 2026.
Target tersebut disampaikan saat Bupati melakukan peninjauan langsung ke RSUD Muara Teweh, Rabu (2/9/2026). Dalam kunjungan tersebut, Shalahuddin didampingi Wakil Bupati Felix Sinadie Y. Tingan dan Sekretaris Daerah Drs. Muhlis.
Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi fasilitas rumah sakit, termasuk infrastruktur, kebersihan lingkungan maupun kesiapan ruang pelayanan kesehatan.
Dari hasil pemantauan, rehabilitasi masih berlangsung di Wing A, sedangkan Wing B sudah dapat digunakan untuk pelayanan. Meski demikian, masih terdapat sejumlah fasilitas yang membutuhkan perhatian dan segera dibenahi, termasuk beberapa unit pendingin ruangan atau AC.
“Kita ingin memastikan rumah sakit ini berjalan dan berfungsi dengan baik. Infrastruktur kita lihat, kebersihannya juga kita lihat, kemudian pelayanan kesehatannya,” ujar Shalahuddin.
Bupati meminta pengecekan terhadap fasilitas rumah sakit dilakukan secara berkala. Setiap kekurangan yang ditemukan juga harus segera disampaikan sehingga dapat ditindaklanjuti dan tidak berkembang menjadi persoalan yang mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, keberadaan fasilitas kesehatan yang memadai merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat, khususnya bagi warga yang membutuhkan perawatan.
“Ketika mereka sakit, pemerintah harus hadir. Rumah sakit harus berfungsi dengan baik dan melayani dengan sepenuh hati,” tegasnya.
Untuk mendukung penyelesaian berbagai kebutuhan tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Utara masih menyiapkan anggaran sekitar Rp25 miliar hingga Rp30 miliar untuk RSUD Muara Teweh.
Anggaran tersebut diharapkan dapat mendukung pemenuhan berbagai kebutuhan rumah sakit, sehingga sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang pelayanan kesehatan dapat segera ditangani.
Shalahuddin menegaskan, pembenahan tidak boleh berlangsung tanpa batas waktu. Pemerintah daerah telah menetapkan Desember 2026 sebagai target penyelesaian berbagai pekerjaan yang menjadi perhatian dalam peninjauan tersebut.(Red)
