MUARA TEWEH, Beritakalteng24.com — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara, Taufik Nugraha, memberikan apresiasi positif terhadap pelaksanaan Sosialisasi Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) yang diikuti oleh puluhan kepala desa serta Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di kabupaten setempat.
Kegiatan pembinaan yang dipusatkan di Aula Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tersebut dinilai sangat krusial dalam memperkuat kapasitas aparatur pemerintah tingkat desa agar memiliki pemahaman mendalam mengenai mekanisme pembentukan produk hukum yang sah dan akuntabel.
“Kami sangat mengapresiasi kegiatan sosialisasi ini. Kepala desa dan BPD perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai aturan dan mekanisme penyusunan Perdes agar setiap produk hukum yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Taufik di Muara Teweh.
Menurut Taufik, Peraturan Desa memegang kedudukan dan fungsi yang sangat strategis dalam struktur penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal. Regulasi tersebut menjadi landasan hukum utama dalam menggerakkan roda pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan warga, hingga pengelolaan keuangan desa.
Ia menegaskan bahwa penyusunan Perdes tidak boleh dilakukan sekadar untuk menggugurkan kewajiban administratif semata. Lebih dari itu, setiap produk hukum yang diterbitkan wajib memiliki fondasi yuridis yang jelas, berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat, serta dapat diimplementasikan secara efektif.
“Penyusunan Perdes tidak boleh dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan administrasi pemerintahan. Lebih dari itu, setiap peraturan yang dibuat harus memiliki dasar hukum yang jelas, memperhatikan kebutuhan masyarakat, serta dapat diterapkan secara efektif di tingkat desa,” tegasnya.
Selain itu, legislator tersebut turut mengingatkan pentingnya menjaga keharmonisan hubungan kerja antara kepala desa dan BPD. Sinergi yang kuat melalui komunikasi dan koordinasi intensif dinilai mutlak diperlukan agar proses pembahasan hingga penetapan regulasi desa berjalan mulus tanpa gesekan.
Ia juga mendorong agar penyusunan regulasi di tingkat desa senantiasa melibatkan partisipasi aktif masyarakat agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aspirasi warga serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di tingkat lebih tinggi.
Melalui kegiatan sosialisasi yang diikuti oleh 93 kepala desa dan Ketua BPD tersebut, Taufik berharap seluruh peserta mampu menguasai tahapan pembentukan Perdes secara utuh—mulai dari tahap perencanaan, penyusunan rancangan, pembahasan, penetapan, hingga tahap pengundangan.
“Dengan pemahaman hukum yang semakin baik, kita berharap desa-desa di Barito Utara mampu menghasilkan produk hukum yang berkualitas, memberikan kepastian hukum, dan benar-benar mendukung kemajuan serta kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(Red)
