MUARA TEWEH, Beritakalteng24.com — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV, Ardianto, menyampaikan sejumlah catatan dan masukan strategis kepada aparatur pemerintah desa—khususnya kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)—mengenai pentingnya transparansi dalam penyusunan Peraturan Desa (Perdes), khususnya terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Ardianto menekankan bahwa perencanaan keuangan desa harus dirumuskan secara cermat, akuntabel, serta berorientasi pada skala prioritas pembangunan daerah dan aspirasi riil masyarakat yang diserap melalui kegiatan reses.
“Kami berharap dalam penyusunan APBDes, kepala desa dan BPD dapat memperhatikan program prioritas pemerintah kabupaten serta aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui reses. Dengan demikian, pembangunan di desa bisa lebih terarah dan selaras dengan program pembangunan daerah,” ujar Ardianto di Muara Teweh.
Ia menjelaskan, sinkronisasi program antara pemerintah kabupaten dan tingkat desa memegang peranan krusial agar alokasi anggaran tidak tumpang tindih, melainkan saling memperkuat dalam memberikan multiplier effect bagi kesejahteraan warga. Selain itu, ia mengingatkan pentingnya ketepatan waktu dalam penetapan Perdes APBDes guna menghindari hambatan administratif pada proses penyaluran Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD).
Dalam kesempatan tersebut, Ardianto juga mendorong BPD untuk memaksimalkan fungsi pengawasan dan menampung aspirasi publik melalui forum Musyawarah Desa (Musdes).
Menyoroti persoalan pungutan di tingkat lokal, ia dengan tegas mengingatkan agar pemerintah desa mematuhi ketentuan hukum yang berlaku serta tidak membebani masyarakat dengan retribusi ilegal pada layanan administratif dasar yang menjadi hak warga.
“Pemerintah desa harus memahami mana pungutan yang diperbolehkan dan mana yang dilarang. Jangan sampai masyarakat dibebani biaya untuk mendapatkan pelayanan administrasi yang seharusnya diberikan sesuai ketentuan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa segala bentuk pungutan terkait pemanfaatan aset desa, pasar desa, maupun unit usaha lainnya wajib dilandasi payung hukum yang jelas, transparan mengenai besaran tarifnya, serta tidak bertentangan dengan regulasi pajak dan retribusi daerah.
Menutup pandangannya, Ardianto berpesan agar kepala desa dan BPD senantiasa merawat hubungan kemitraan yang harmonis, mengedepankan musyawarah untuk mufakat dalam memecahkan persoalan, serta menjaga kualitas tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Barito Utara.(Red)
