MUARA TEWEH,Beritakalteng24.com — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara, Suparjan Efendi, memberikan apresiasi positif terhadap materi yang disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Barito Utara, R. Firmansyah, terkait dasar hukum, kedudukan, serta mekanisme penyusunan Peraturan Desa (Perdes).
Pemaparan mendalam tersebut dinilai sangat esensial dalam membekali para kepala desa dan pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar memiliki standar pemahaman yang komprehensif mengenai aspek legalitas dalam pembentukan produk hukum lokal.
“Pemaparan dari Kajari tersebut sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengenai aspek hukum dalam pembentukan produk hukum di tingkat desa,” ujar Suparjan Efendi di Muara Teweh.
Ia memaparkan bahwa Peraturan Desa memiliki fungsi yang sangat strategis sebagai instrumen landasan hukum dalam mengatur tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, akselerasi pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, hingga pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Oleh karena itu, setiap produk hukum yang diterbitkan mutlak harus memiliki kejelasan dasar hukum serta mematuhi prosedur formal yang diatur dalam perundang-undangan.
“Kami mengapresiasi materi yang disampaikan Kajari Barito Utara. Ini sangat bermanfaat bagi kepala desa dan BPD agar semakin memahami bagaimana menyusun Peraturan Desa yang benar, baik dari sisi prosedur maupun substansi hukumnya,” tambahnya.
Suparjan mengingatkan bahwa penguasaan ketentuan hukum sangat krusial agar aparatur desa tidak salah melangkah dalam menetapkan regulasi yang nantinya akan menjadi panduan operasional pemerintahan serta pengelolaan program pembangunan. Ia juga menekankan pentingnya sinergi yang harmonis serta komunikasi intensif antara kepala desa dan BPD dalam setiap tahapan pembahasan regulasi.
Selain itu, ia berpesan agar penyusunan Perdes senantiasa menyerap aspirasi serta kebutuhan nyata warga, serta dipastikan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berada di tingkat lebih tinggi.
“Jangan sampai ada Perdes yang dibuat tanpa memperhatikan dasar kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Karena itu, materi yang disampaikan oleh pihak Kejaksaan ini harus benar-benar dipahami dan diterapkan oleh seluruh kepala desa dan BPD,” tegasnya.
Menutup pandangannya, Suparjan berharap kegiatan penyuluhan dan pendampingan hukum semacam ini dapat terus digalakkan secara berkelanjutan guna mendongkrak kapasitas aparatur desa demi mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang tertib, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Barito Utara.(Red)
