Puruk cahu, beritakalteng24.com – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Murung Raya, Bebie, mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Murung Raya dalam menangani persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang sempat dikeluhkan masyarakat di wilayah Puruk Cahu dan sekitarnya.
Menurut Bebie, langkah yang dilakukan pemerintah daerah dinilai tepat karena tidak hanya fokus pada pengawasan distribusi, tetapi juga disertai penertiban terhadap dugaan praktik penimbunan dan penyalahgunaan distribusi BBM.
“Kami memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah mengambil langkah cepat dan terukur dalam menangani persoalan kelangkaan BBM di wilayah Murung Raya,” ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan itu menilai pengawasan distribusi BBM perlu diperkuat agar penyaluran kepada masyarakat benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu.
Ia mengatakan selama ini distribusi BBM dinilai belum sepenuhnya berjalan optimal karena sebagian pasokan diduga lebih banyak terserap aktivitas pelansiran sebelum sampai ke masyarakat.
“Pengawasan distribusi memang perlu dilakukan agar pasokan BBM dapat lebih terarah dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik,” katanya.
Selain itu, Bebie juga menyoroti dampak aktivitas pelansiran yang dinilai dapat memengaruhi harga BBM di tingkat pengecer sehingga membebani masyarakat.
Menurutnya, rantai distribusi yang terlalu panjang berpotensi menyebabkan harga BBM mengalami kenaikan sebelum diterima konsumen akhir.
Ia berharap langkah penanganan yang dilakukan pemerintah daerah bersama aparat terkait dapat membantu menjaga stabilitas distribusi dan harga BBM di masyarakat.
“Harapannya distribusi BBM kembali berjalan lancar, harga lebih terkendali, dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik,” tuturnya.(red)
