Peringatan Hari Otonomi Daerah tahun ini mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat peran pemerintah daerah guna mendukung terwujudnya visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas.
Dalam amanat yang dibacakannya, Bupati Shalahuddin menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen bangsa yang telah berkontribusi dalam menyukseskan pelaksanaan otonomi daerah selama ini.
Menurutnya, semangat kolaborasi dan partisipasi aktif dari berbagai pihak menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang responsif, transparan, dan akuntabel.
“Semangat kolaborasi dan partisipasi aktif dari berbagai pihak inilah yang menjadi pilar utama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang responsif, transparan, dan akuntabel,” ujar Shalahuddin membacakan amanat Mendagri.
Ia menjelaskan, tema peringatan tahun ini menegaskan pentingnya kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal serta memperkuat tanggung jawab pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan nasional.
Dalam amanat tersebut juga ditegaskan bahwa keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada sinkronisasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam keberhasilan pembangunan nasional,” tegasnya.
Lebih lanjut, amanat Menteri Dalam Negeri mengutip pandangan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya kesatuan visi, arah kebijakan strategis, dan langkah implementasi yang selaras di seluruh tingkatan pemerintahan sebagai kekuatan bangsa dalam menghadapi tantangan menuju Indonesia Emas.
Pada kesempatan tersebut, disampaikan sejumlah isu strategis yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, di antaranya pelaksanaan program prioritas nasional, reformasi birokrasi berbasis hasil (outcomes), penguatan kemandirian fiskal daerah, peningkatan kolaborasi antarwilayah, serta pemerataan layanan dasar dan pengurangan ketimpangan pembangunan.
Berdasarkan data yang disampaikan, masih terdapat 469 dari 546 daerah di Indonesia yang memiliki kapasitas fiskal lemah dan sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Kondisi tersebut menjadi tantangan yang harus diatasi melalui optimalisasi pendapatan daerah dan peningkatan efektivitas pengelolaan anggaran.
Selain itu, pemerintah daerah juga didorong untuk memperkuat stabilitas dan ketahanan daerah di tengah berbagai tantangan global. Hal tersebut tercermin dari kondisi ekonomi nasional yang menunjukkan inflasi sebesar 3,48 persen secara tahunan pada Maret 2026 dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,39 persen pada Triwulan IV Tahun 2025.
“Pemerintah daerah harus menjadi mitra aktif, bukan sekadar pelaksana kebijakan pusat. Sinergi dalam merancang kebijakan yang relevan dengan kondisi lokal sangat penting agar Indonesia berkembang secara adil dan merata,” kata Shalahuddin.
Dalam amanat tersebut, Mendagri juga menekankan tiga prioritas utama peningkatan kapasitas daerah, yakni penguatan sumber daya manusia aparatur melalui pelatihan, sertifikasi, dan beasiswa, peningkatan kapasitas keuangan daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan pengelolaan APBD berbasis kinerja, serta penguatan kelembagaan melalui reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik.
Mengakhiri amanatnya, Bupati Shalahuddin mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus memperkuat semangat otonomi daerah sebagai instrumen dalam meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“Semoga semangat otonomi daerah senantiasa menjadi motor penggerak bagi terwujudnya pemerintahan daerah yang lebih baik. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan pertolongan kepada kita semua dalam upaya membangun bangsa dan negara yang kita cintai,” pungkasnya. (red)
