Muara Teweh, BeritaKalteng24.com – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Barito Utara, Rayadi, mendorong keterlibatan bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam menghadapi berbagai persoalan pembangunan di daerah.
Menurut Rayadi, kolaborasi antarpihak diperlukan agar persoalan yang muncul di tengah masyarakat dapat ditangani secara lebih menyeluruh. Hal tersebut disampaikannya di Muara Teweh, Kamis (2/7/2026), menanggapi dinamika yang berkembang di masyarakat maupun ruang digital.
Ia mengingatkan agar berbagai informasi yang muncul melalui media sosial tidak langsung diterima tanpa melihat konteks dan informasi yang utuh. Menurutnya, penyampaian maupun penerimaan informasi secara bijak penting untuk menjaga situasi daerah tetap kondusif.
“Persoalan yang berkembang tidak cukup diselesaikan dari satu sudut pandang. Diperlukan pendekatan mikro, menengah, hingga makro agar solusi yang dihasilkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” kata Rayadi.
Ia menyebut sejumlah persoalan yang selama ini menjadi perhatian, di antaranya berkaitan dengan tata batas wilayah, pengelolaan pendapatan daerah dan upaya pemberdayaan masyarakat.
Karena itu, menurut Rayadi, setiap kebijakan pembangunan perlu memperhatikan kepentingan berbagai pihak secara proporsional, baik masyarakat, pemerintah daerah maupun pelaku usaha.
Rayadi juga menilai persatuan dan komunikasi yang baik menjadi bagian penting dalam menciptakan kondisi daerah yang mendukung kegiatan investasi. Hubungan yang terbuka antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha diperlukan agar kepentingan pembangunan dapat dibicarakan secara konstruktif.
“Jika semua pihak dapat bersatu dan saling mengakomodasi kepentingan, maka investasi akan semakin lancar dan hasil pembangunan dapat memberikan kesejahteraan yang lebih merata bagi masyarakat,” ujarnya.
Sejumlah hal juga dinilai perlu mendapat perhatian dalam membangun kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan perusahaan. Di antaranya optimalisasi transfer bagi hasil, pemberian tali asih sesuai ketentuan, pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, serta peningkatan kesempatan kerja bagi tenaga lokal.
Selain itu, pemberdayaan masyarakat dapat diperkuat melalui pola kemitraan, termasuk membuka peluang bagi masyarakat untuk menjadi pemasok maupun penyedia kebutuhan perusahaan sesuai ketentuan dan kemampuan yang dimiliki.
Rayadi berharap komunikasi antara seluruh pemangku kepentingan dapat terus dijaga. Dengan dialog dan kerja sama yang terbuka, berbagai persoalan pembangunan di Kabupaten Barito Utara diharapkan dapat dibahas secara lebih terarah dan menghasilkan solusi yang dapat diterima berbagai pihak.
Ia menegaskan, sinergi tersebut penting untuk menjaga stabilitas daerah sekaligus mendukung proses pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Barito Utara.(Red)
