Fraksi Aspirasi Rakyat DPRD Barito Utara Tekankan APBD 2027 Harus Benar-Benar Berpihak Kepada Rakyat

MUARA TEWEH, beritakalteng24.com — Fraksi Aspirasi Rakyat (F-AR) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara secara resmi menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dengan disertai sejumlah catatan dan rekomendasi penting bagi pihak eksekutif.

Pernyataan sikap tersebut disampaikan oleh juru bicara Fraksi Aspirasi Rakyat DPRD Barito Utara, Gun Sriwitanto, saat membacakan pendapat akhir fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar di ruang sidang utama DPRD, Muara Teweh, Senin (16/11/2026).

Gun Sriwitanto menegaskan bahwa ketersediaan anggaran yang besar tidak akan otomatis menghasilkan kualitas pembangunan yang optimal apabila alokasinya tidak dikelola secara cermat berdasarkan skala prioritas, kebutuhan riil di lapangan, serta prinsip keadilan sosial.

“Anggaran yang besar belum tentu menghasilkan pembangunan yang berkualitas apabila tidak dikelola berdasarkan skala prioritas, kebutuhan nyata, dan prinsip keadilan. Karena itu, APBD Tahun Anggaran 2027 harus benar-benar diarahkan untuk menjawab persoalan mendasar masyarakat Kabupaten Barito Utara,” ujar Gun Sriwitanto di Muara Teweh.

Ia mengingatkan bahwa dokumen APBD bukanlah sekadar angka-angka administratif keuangan semata, melainkan instrumen kebijakan publik yang harus mencerminkan keberpihakan nyata pemerintah daerah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat luas. Menurutnya, keberhasilan pengelolaan APBD tidak cukup hanya diukur dari tingginya tingkat penyerapan anggaran, melainkan dari seberapa besar manfaat langsung yang dirasakan oleh warga.

Dalam pandangan akhirnya, Fraksi Aspirasi Rakyat menitipkan tujuh catatan dan rekomendasi strategis kepada Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk diperhatikan secara serius:

Optimalisasi PAD: Menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara maksimal, memperketat pengawasan pajak dan retribusi, serta menutup celah kebocoran pendapatan guna menekan ketergantungan fiskal terhadap dana transfer pusat.

Fokus Belanja Publik: Mengarahkan alokasi belanja daerah secara konsisten untuk sektor-sektor krusial seperti pembangunan infrastruktur, layanan pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pemerataan Infrastruktur: Mendorong pemerataan pembangunan fisik—mulai dari jalan, jembatan, drainase, hingga fasilitas umum—agar menjangkau wilayah pedesaan dan daerah-daerah pedalaman.

Peningkatan SDM dan Layanan Dasar: Memperkuat sektor pendidikan dan kesehatan melalui pemenuhan sarana-prasarana, pemerataan tenaga pendidik serta tenaga medis, ketersediaan obat, serta penanganan serius terhadap isu stunting dan gizi anak.

Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan: Memberikan dukungan nyata bagi sektor UMKM, petani, nelayan, pelaku usaha lokal, kelompok ekonomi produktif, hingga pengembangan potensi generasi muda.

Pembangunan Berbasis Wilayah: Memberikan perhatian yang proporsional terhadap pembangunan di tingkat desa dan kelurahan, khususnya terkait ketersediaan air bersih, sanitasi, penerangan lingkungan, dan fasilitas umum.

Efisiensi Anggaran Birokrasi: Meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi fiskal dengan menekan pos-pos pengeluaran yang kurang mendesak, seperti kegiatan seremonial berlebihan dan perjalanan dinas yang tidak produktif.

Menutup penyampaiannya, Gun Sriwitanto menegaskan bahwa persetujuan yang diberikan oleh pihak legislatif merupakan bentuk kepercayaan sekaligus tanggung jawab politik yang wajib dibuktikan oleh pemerintah daerah melalui kinerja yang transparan dan akuntabel.

“APBD bukan milik pemerintah, bukan milik DPRD, melainkan milik seluruh rakyat Kabupaten Barito Utara yang harus dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat,” tegas politisi yang akrab disapa Gun ini.(Red)

Posting Terkait

Jangan Lewatkan