Fraksi Karya Indonesia Raya DPRD Barito Utara Tekankan Belanja APBD 2027 Rp3,063 Triliun Harus Berdampak Langsung bagi Rakyat

MUARA TEWEH, beritakalteng24.com — Fraksi Karya Indonesia Raya (F-KIR) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara secara resmi menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2027 beserta lampirannya untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), dengan disertai sejumlah catatan penting bagi pemerintah daerah.

Pendapat akhir fraksi tersebut dibacakan oleh juru bicara F-KIR DPRD Barito Utara, Tajeri, dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar di ruang sidang utama DPRD, Muara Teweh, Senin (16/11/2026).

Tajeri menjelaskan bahwa rangkaian pembahasan Raperda APBD merupakan bagian dari pelaksanaan amanat konstitusional peraturan perundang-undangan—sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ia menyoroti besarnya postur belanja daerah dalam Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 yang mencapai angka sekitar Rp3,063 triliun. Menurutnya, alokasi anggaran jumbo tersebut wajib dikelola secara cermat dan diarahkan penuh pada program-program prioritas yang memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan warga.

“Salah satu perhatian utama adalah belanja daerah dalam APBD 2027 yang mencapai sekitar Rp3,063 triliun. Alokasi anggaran tersebut harus diarahkan untuk menghasilkan dampak langsung bagi masyarakat Barito Utara,” tegas Tajeri di Muara Teweh.

Dalam catatan rekomendasinya, Fraksi KIR memberikan penekanan khusus pada empat sektor krusial:

Sektor Pendidikan: Meminta agar alokasi wajib anggaran pendidikan sebesar 20 persen benar-benar dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan sarana dan prasarana sekolah, mutu tenaga pendidik, serta pemerataan akses pendidikan hingga ke desa-desa terpencil. Perhatian yang sama juga diminta mengalir kepada lembaga pendidikan nonformal dan swasta—meliputi pondok pesantren, madrasah diniyah, Taman Kanak-Kanak Al-Qur’an (TPA/TKA), sekolah minggu—serta peningkatan kesejahteraan para tenaga pengajarnya.

Sektor Kesehatan: Mendorong penguatan layanan fasilitas kesehatan tingkat dasar seperti Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu), serta peningkatan kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Selain itu, proses pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan (alkes) diminta dijalankan secara transparan dan bebas dari konflik kepentingan.

Ekonomi Kerakyatan dan Jaring Pengaman Sosial: Meminta pemerintah daerah memperkuat program pemberdayaan UMKM, petani, pekebun, dan nelayan sungai. Fraksi KIR juga menegaskan pentingnya validasi dan keakuratan data penerima bantuan sosial (bansos) agar penyalurannya tepat sasaran dan steril dari intervensi politik.

Transparansi Kesepakatan Anggaran: Menekankan agar seluruh poin kesepakatan hasil pembahasan bersama antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)—baik terkait penambahan, pengurangan, maupun pergeseran pendapatan, belanja, dan pembiayaan—dilaksanakan secara jujur, transparan, dan patuh regulasi.

Menutup penyampaiannya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Tajeri menyatakan bahwa Fraksi Karya Indonesia Raya menerima Raperda APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sebagai landasan percepatan pembangunan daerah.(Red)

Posting Terkait

Jangan Lewatkan