Fraksi PKB DPRD Barito Utara Sampaikan Delapan Catatan Strategis Saat Setujui Raperda APBD 2027 Senilai Rp3,078 Triliun

MUARA TEWEH, beritakalteng24.com — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2027 senilai Rp3,078 triliun untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), dengan disertai delapan catatan serta rekomendasi strategis bagi pihak eksekutif.

Sikap resmi fraksi tersebut dibacakan oleh juru bicara Fraksi PKB DPRD Barito Utara, Suhendra, dalam Rapat Paripurna DPRD dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD T.A. 2027 di ruang sidang utama DPRD, Muara Teweh, Senin (16/11/2026).

Suhendra menegaskan bahwa penyusunan APBD tidak boleh dipandang sebatas proses administratif maupun formalitas penganggaran tahunan, melainkan wajib mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, kapasitas fiskal daerah, serta arah pembangunan Kabupaten Barito Utara ke depan.

“APBD tidak boleh hanya dipandang sebagai proses administratif dan formalitas penganggaran, tetapi harus benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat, kemampuan keuangan daerah, serta arah pembangunan Kabupaten Barito Utara ke depan,” ujar Suhendra di Muara Teweh.

Dalam kesempatan itu, Fraksi PKB turut mengapresiasi kinerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta seluruh pemangku kepentingan yang telah mencurahkan pemikiran secara intensif selama tahapan pembahasan berlangsung.

Setelah mencermati pidato pengantar bupati, jawaban pemerintah daerah atas pemandangan umum fraksi sebelumnya, serta hasil pembahasan bersama, Fraksi PKB menitipkan delapan catatan strategis yang wajib ditindaklanjuti pemerintah daerah:

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD): Mendorong penggalian sumber pendapatan yang sah tanpa membebani masyarakat secara berlebihan, disertai peningkatan pendataan serta pengawasan pajak, retribusi, optimalisasi aset daerah, hingga kontribusi sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan.

Arah Belanja Prioritas: Memastikan postur belanja daerah yang direncanakan sebesar Rp3,078 triliun benar-benar diarahkan pada program prioritas yang berdampak langsung bagi warga, meliputi sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, perikanan, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan layanan publik.

Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan: Mewujudkan pemerataan sarana prasarana dan tenaga pendidik, memberikan perhatian bagi pendidikan keagamaan dan pondok pesantren, serta memperkuat layanan rumah sakit, puskesmas, ketersediaan tenaga medis, dan pasokan obat-obatan hingga ke wilayah terpencil.

Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah: Memprioritaskan peningkatan serta pemeliharaan jalan, jembatan, sarana transportasi, dan akses penghubung strategis antardesa maupun antarkecamatan.

Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan: Memperkuat sektor UMKM, koperasi, pertanian, perkebunan rakyat, dan perikanan melalui perluasan akses permodalan, pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, serta fasilitasi pemasaran produk lokal.

Pengawasan Korporasi dan Lingkungan: Memperketat pengawasan terhadap operasional perusahaan di wilayah Barito Utara, termasuk kewajiban pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR), pelaksanaan reklamasi, pemulihan ekosistem, serta penanganan dampak aktivitas usaha.

Transparansi dan Akuntabilitas Fiskal: Menegakkan prinsip efektivitas, efisiensi, kepatuhan regulasi, serta pengelolaan pembiayaan dan defisit anggaran secara cermat agar tidak memicu beban fiskal berlebihan pada tahun anggaran berikutnya.

Penyelesaian Tata Ruang dan WPR: Mendorong percepatan penyelesaian persoalan tumpang tindih kawasan hutan dengan wilayah administrasi desa, infrastruktur jalan, dan perkebunan masyarakat, sekaligus mempercepat penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kabupaten Barito Utara.

Menutup penyampaiannya, Suhendra menegaskan agar seluruh poin rekomendasi tersebut menjadi acuan kerja eksekutif dalam eksekusi anggaran tahun depan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi PKB menyatakan menerima Raperda APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2027 beserta lampirannya untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Red)

Posting Terkait

Jangan Lewatkan