MUARA TEWEH, beritakalteng24.com — Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara secara resmi menyatakan persetujuannya agar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2027 dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Pernyataan sikap tersebut disampaikan oleh juru bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Barito Utara, Patih Herman, saat membacakan pendapat akhir fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar di ruang sidang utama DPRD, Muara Teweh, Senin (16/11/2026).
Patih Herman menegaskan bahwa instrumen APBD memegang peranan vital bagi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi alokasi belanja secara merata, adil, serta berorientasi langsung pada pemenuhan kebutuhan riil masyarakat dan prioritas pembangunan daerah.
“APBD merupakan instrumen penting bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja daerah secara merata dan berkeadilan. Karena itu, pelaksanaannya harus benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah,” ujar Patih Herman di Muara Teweh.
Dalam kesempatan tersebut, Fraksi Partai Demokrat menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh jajaran eksekutif maupun legislatif atas dinamika pembahasan yang konstruktif dan cermat, sehingga draf APBD 2027 dapat disepakati sesuai jadwal.
Lebih lanjut, fraksi ini menitipkan tiga catatan dan rekomendasi penting yang wajib mendapat perhatian serius dari pihak eksekutif selama pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2027:
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD): Mendorong pemerintah daerah untuk menggali potensi PAD secara maksimal—khususnya dari sektor pajak dan retribusi daerah—namun dengan catatan tetap memperhatikan kondisi daya beli masyarakat agar tidak terbebani.
Prioritas Belanja Publik: Mendukung penuh alokasi anggaran yang berpihak pada peningkatan kualitas pelayanan dasar, percepatan pembangunan infrastruktur wilayah (seperti jalan dan fasilitas umum), serta penguatan sektor pertanian, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta hilirisasi produk lokal.
Efisiensi Birokrasi: Menekankan pentingnya efisiensi belanja operasional perkantoran dan birokrasi, sehingga porsi anggaran belanja modal untuk kepentingan pembangunan fisik dan pelayanan masyarakat dapat ditingkatkan secara signifikan.
Setelah melalui rangkaian kajian dan evaluasi mendalam terhadap jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum sebelumnya, Fraksi Partai Demokrat menutup penyampaiannya dengan mengetuk palu persetujuan.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Barito Utara menyetujui Raperda APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, setelah melalui proses evaluasi oleh Gubernur Kalimantan Tengah,” tegas Patih Herman.(Red)






