Fraksi PDI Perjuangan DPRD Barito Utara Tekankan Pemerataan Pembangunan dan Pengentasan Kemiskinan dalam APBD 2027

MUARA TEWEH, beritakalteng24.com — Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2027, dengan menitipkan sejumlah catatan strategis bagi pemerintah daerah.

Pendapat akhir fraksi tersebut dibacakan oleh juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Barito Utara, Naruk Saritani, dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar di ruang sidang utama DPRD, Muara Teweh, Senin (16/11/2026).

Naruk menegaskan bahwa penyusunan program prioritas dalam APBD 2027 wajib diarahkan pada perbaikan layanan dasar, peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan dan pendidikan, percepatan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, serta penanganan kemiskinan yang menyentuh langsung kebutuhan warga.

“Program-program prioritas harus diarahkan pada perbaikan layanan dasar, peningkatan pelayanan publik di bidang kesehatan dan pendidikan, percepatan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penanganan kemiskinan demi menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Barito Utara,” ujar Naruk Saritani di Muara Teweh.

Dalam penyampaiannya, F-PDIP mengapresiasi kerja sama dan komitmen jajaran eksekutif bersama pimpinan dewan selama proses pembahasan berlangsung. Namun, ia mengingatkan agar kesepakatan di atas kertas harus diikuti dengan konsistensi eksekusi di lapangan.

“Setelah raperda disepakati, pemerintah daerah harus berkomitmen dan konsisten melaksanakan seluruh program yang telah dituangkan dalam APBD, terutama program prioritas yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Secara spesifik, Fraksi PDI Perjuangan memberikan penekanan pada lima poin krusial yang harus dikawal oleh eksekutif:

Validasi Data dan Pengentasan Kemiskinan: Menekankan efektivitas belanja untuk penanggulangan kemiskinan melalui penguatan sinkronisasi serta validasi data antara pemerintah pusat dan daerah agar penyaluran bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan tepat manfaat.

Advokasi Fiskal dan Efisiensi Belanja: Mendorong pemerintah daerah lebih proaktif melakukan advokasi fiskal ke pemerintah pusat guna menambah dukungan pendanaan, sekaligus mengendalikan belanja pegawai dan mengevaluasi belanja operasional agar ruang fiskal lebih leluasa untuk membiayai belanja modal—khususnya pembangunan jalan dan jembatan.

Penguatan SDM dan Ekonomi Kreatif: Mendorong pemberdayaan masyarakat, pelatihan keterampilan, kewirausahaan, serta pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM berbasis potensi lokal guna memperluas lapangan kerja sekaligus mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penyediaan Sarana Air Bersih: Meminta langkah konkret berupa pembangunan sumur bor di desa-desa yang hingga kini masih kesulitan mengakses sumber air bersih yang memadai.

Konektivitas Desa dan Standar Layanan Kesehatan: Mengawal peningkatan kualitas jalan penghubung antardesa serta pemenuhan fasilitas kesehatan di tingkat kecamatan, termasuk memastikan sarana dan prasarana Puskesmas Rawat Inap memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan.

Menutup pendapat akhirnya, Naruk Saritani menyatakan Fraksi PDI Perjuangan menerima Raperda APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan harapan anggaran tersebut mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.(Red)

Posting Terkait

Jangan Lewatkan